Fujiwara no Fuhito adalah putra kedua dari Nakatomi no Kamatari dan merupakan tokoh yang memantapkan landasan politik klan Fujiwara. Meskipun pengembangan sistem Ritsuryo (sistem hukum negara) telah berjalan sejak masa Kaisar Tenmu dan Jito, Fuhito adalah sosok di balik penyelesaian praktis sistem tersebut. Setelah Pangeran Kusakabe wafat pada tahun 689, Fuhito mendapat kepercayaan besar dari Kaisar Jito dan bangkit sebagai pendukung Pangeran Karu (kemudian Kaisar Monmu). Pada tahun 701, ia memimpin penyelesaian penyusunan Kode Taiho, yang meresmikan dasar hukum negara. Melalui kode ini, organisasi administrasi pusat dan daerah, sistem pajak berbasis beras, kain, dan kerja (So-Yo-Cho), serta sistem pembagian tanah berdasarkan pendaftaran rumah tangga disahkan secara sistematis.
Pada tahun 710, ibu kota dipindahkan ke Heijo-kyo, yang mencontoh ibu kota Dinasti Tang, Changan, dan dari sinilah Zaman Nara dimulai. Heijo-kyo adalah ibu kota pertama di Jepang yang menerapkan sistem tata kota blok (Jo-bo) secara lengkap, dan berkembang sebagai pusat politik dan budaya selama 74 tahun berikutnya. Selain memantapkan sistem Ritsuryo, Fuhito juga fokus menempatkan anggota keluarganya di pusat pemerintahan, meletakkan fondasi kemakmuran klan Fujiwara di masa depan. Pada tahun 718, ia mengerjakan penyusunan Kode Yoro sebagai revisi dari Kode Taiho, yang baru mulai diberlakukan pada tahun 757 setelah kematiannya. Wafatnya Fuhito pada tahun 720 menandai titik di mana sistem negara Ritsuryo mencapai tahap penyelesaian, sekaligus membuka era struktur kekuasaan politik yang berpusat pada klan Fujiwara.
Setelah kematian Fuhito, tokoh yang memegang peran utama di istana adalah Pangeran Nagaya, cucu dari Kaisar Tenmu. Sebagai anggota keluarga kekaisaran, ia dikenal sebagai politisi yang berwawasan luas dan ahli dalam hukum Ritsuryo. Pada masa pemerintahannya, meskipun sistem Ritsuryo mulai menetap, masalah sosial seperti pelarian petani, ketidakseimbangan beban pajak, dan kurangnya lahan pertanian mulai muncul secara nyata. Untuk mengatasi situasi ini, pada tahun 722, istana mengeluarkan "Dekrit Rencana Reklamasi Sejuta Hektar" untuk mendorong pembukaan lahan baru secara nasional. Kemudian pada tahun 723, ditetapkan "Hukum Tiga Generasi Satu Kehidupan" (Sanze Isshin no Ho), yang mengizinkan kepemilikan pribadi atas lahan reklamasi untuk jangka waktu tertentu guna memotivasi semangat kerja petani.
Namun secara politik, terjadi konflik sengit antara Pangeran Nagaya dengan empat putra Fujiwara no Fuhito (Muchimaro, Fusasaki, Umakai, dan Maro). Ketegangan politik semakin dalam terkait masalah pengangkatan Komyo sebagai permaisuri dan suksesi tahta. Pada tahun 729, Pangeran Nagaya dituduh melakukan pemberontakan oleh pusat kekuasaan yang dipimpin oleh klan Fujiwara, dan ia dipaksa melakukan bunuh diri. Peristiwa ini dikenal sebagai "Insiden Pangeran Nagaya", yang menjadi titik balik besar dalam pergeseran struktur kekuasaan dari politik yang berpusat pada keluarga kekaisaran menuju politik yang didominasi oleh klan Fujiwara.
Pada tahun 724, Komyo menjadi permaisuri pertama yang berasal dari luar anggota keluarga kerajaan, dan hal ini secara bertahap memperkuat posisi klan Fujiwara. Melalui Insiden Pangeran Nagaya tahun 729, sistem politik yang berpusat pada keluarga kekaisaran mengalami kemunduran besar, dan kekuasaan klan Fujiwara menjadi sangat dominan. Empat putra Fuhito—Muchimaro (Keluarga Selatan), Fusasaki (Keluarga Utara), Umakai (Keluarga Shikibu), dan Maro (Keluarga Kyo)—menguasai pusat pemerintahan dengan menempati banyak posisi penting di dewan tertinggi (Kyukei). Pada periode ini, pengelolaan negara berbasis sistem Ritsuryo semakin maju, pejabat daerah (Kokushi) dikirim ke berbagai wilayah, dan kendali melalui sistem pendaftaran rumah tangga serta pembagian tanah mulai menetap.
Namun, sejak sekitar tahun 735, penyakit cacar (variola) mewabah di seluruh negeri, dan pada tahun 737, keempat bersaudara Fujiwara tersebut terjangkit dan meninggal secara berturut-turut. Wabah ini menyebabkan penurunan drastis populasi dan berdampak serius pada pengumpulan pajak serta operasional administrasi. Di tengah melemahnya klan Fujiwara untuk sementara, sosok yang bangkit mengisi kekosongan politik adalah Tachibana no Moroe.
Tachibana no Moroe adalah bangsawan yang berasal dari keturunan kekaisaran dan mendapatkan kepercayaan penuh dari Kaisar Shomu untuk memimpin pemerintahan. Ia merekrut para bhante dan cendekiawan yang baru kembali dari Dinasti Tang, seperti Genbo dan Kibi no Makibi, serta secara aktif mengadopsi budaya dan sistem dari Tiongkok untuk memperkaya operasional negara dan budaya istana. Hasilnya, struktur administrasi pusat tertata lebih baik dan terbentuklah budaya istana yang megah serta internasional di bawah pengaruh budaya Tiongkok.
Namun, pada tahun 740, putra Fujiwara no Umakai, yaitu Fujiwara no Hirotsugu, melancarkan pemberontakan di Dazaifu (Pemberontakan Fujiwara no Hirotsugu). Hal ini dilatarbelakangi oleh ketidakpuasan terhadap pemerintahan yang terlalu mengutamakan Genbo dan Kibi no Makibi, serta penolakan dari kalangan pejabat daerah. Meskipun pemberontakan berhasil dipadamkan oleh Ono no Azumahito, ketidakstabilan negara menjadi nyata. Ditambah dengan wabah cacar dan kelaparan yang terus berlanjut, Kaisar Shomu mulai berupaya menstabilkan masyarakat melalui kekuatan agama Buddha. Pada tahun 741, ia memerintahkan pembangunan kuil Kokubun-ji dan Kokubun-niji di setiap provinsi, dan pada tahun 743 ia mencanangkan pembangunan Patung Buddha Raksasa (Daibutsu) di Kuil Todai-ji. Pada tahun yang sama, sebagai pengganti Hukum Tiga Generasi, ia mengeluarkan "Hukum Kepemilikan Pribadi Lahan Reklamasi Selamanya" (Konden Einen Shizai Ho), yang mengizinkan perluasan tanah pribadi secara permanen. Hal ini menjadi awal munculnya kepemilikan tanah pribadi yang nantinya berkembang menjadi sistem Shoen (perkebunan pribadi).
Setelah Kaisar Shomu turun tahta dan Kaisar Koken (putri kandung Permaisuri Komyo) naik tahta pada tahun 749, Fujiwara no Nakamaro dari keluarga Shikibu bangkit dengan cepat. Nakamaro, sebagai administrator yang cakap, mendorong penguatan sistem Ritsuryo dan politik terpusat, serta membangun posisi yang sangat dominan dalam klan Fujiwara. Pada tahun 757, Kode Yoro yang disusun oleh Fujiwara no Fuhito dan rekan-rekannya sejak tahun 718 secara resmi diberlakukan di bawah rezim Nakamaro, sehingga sistem hukum negara Ritsuryo menjadi lengkap.
Pada tahun yang sama (757), Tachibana no Naramaro (putra Tachibana no Moroe) bersekutu dengan keluarga kekaisaran dan kekuatan lama untuk merencanakan kudeta, namun gagal karena rencana tersebut terbongkar lebih dulu (Pemberontakan Tachibana no Naramaro). Peristiwa ini semakin memperkuat kekuasaan Nakamaro, dan pemerintahan memusat pada sistem yang dipimpin olehnya. Namun, kekuasaan yang terlalu besar ini akhirnya memperdalam konflik dengan keluarga kekaisaran dan kelompok Buddha, yang nantinya menjadi faktor pemicu Pemberontakan Fujiwara no Nakamaro (Pemberontakan Emi no Oshikatsu).
Pemerintahan Nakamaro didukung oleh dukungan klannya dan kepercayaan dari Ibu Suri Komyo. Meskipun ia tetap memegang kekuasaan setelah Kaisar Junnin naik tahta, perselisihan antara mantan Kaisar Koken (Joko) dan Nakamaro mulai muncul ke permukaan setelah wafatnya Ibu Suri Komyo pada tahun 760. Sejak sekitar tahun 762, seorang bhante bernama Dokyo, yang mengobati penyakit mantan kaisar melalui doa dan perawatan, mendapat perhatian khusus dan memperluas pengaruh politiknya dengan cepat. Merasa terancam, Nakamaro mencoba merebut kendali militer dan melancarkan pemberontakan pada tahun 764 (Pemberontakan Emi no Oshikatsu), namun ia kalah dan tewas.
Setelah itu, mantan Kaisar Koken naik tahta kembali sebagai Kaisar Shotoku (764) dan menunjuk Dokyo sebagai menteri besar sekaligus penasihat spiritual (Daijo-daijin Zenji) untuk mengelola pemerintahan. Di bawah rezim Dokyo, kebijakan Buddha semakin diperkuat, sinkretisme antara Shinto dan Buddha (Shinbutsu Shugo) maju pesat, dan elemen Buddha ditambahkan ke dalam upacara kenegaraan. Pada tahun 769, muncul klaim adanya nubuat dari Kuil Usa Hachiman yang menyatakan "Dokyo harus naik tahta kaisar", namun Wake no Kiyomaro menyangkal hal tersebut. Peristiwa ini mengguncang istana dan dikenal sebagai "Insiden Nubuat Usa Hachiman". Ketika Kaisar Shotoku wafat pada tahun 770, suksesi tahta tidak jatuh ke tangan Dokyo, melainkan Kaisar Konin dari garis keturunan Kaisar Tenji. Dokyo dibuang ke Provinsi Shimotsuke dan wafat pada tahun berikutnya (771).
Wafatnya Kaisar Shotoku pada tahun 770 menyebabkan situasi politik terkait suksesi tahta menjadi tidak stabil, yang berujung pada jatuhnya Dokyo. Dalam proses ini, Fujiwara no Momokawa dari keluarga Shikibu bekerja sama dengan Fujiwara no Nagate dan Kibi no Makibi untuk mendukung Pangeran Shirakabe naik tahta sebagai Kaisar Konin. Hal ini mengembalikan garis keturunan kaisar ke keturunan Kaisar Tenji dan menegaskan kembali legitimasi suksesi tahta.
Pemerintahan masa Konin dijalankan melalui sistem musyawarah oleh bangsawan dan pejabat tinggi termasuk Momokawa. Sebagai refleksi atas rezim Dokyo sebelumnya, mereka berusaha memulihkan politik Ritsuryo yang berpusat pada birokrasi bangsawan. Pengaruh politik kelompok Buddha berkurang, dan urusan pemerintahan kembali dikelola oleh pejabat sekuler.
Momokawa sangat terlibat dalam pengelolaan pemerintahan ini dan memainkan peran penting dalam menstabilkan tatanan negara. Meskipun ia meninggal, masa pemerintahan Kaisar Konin terus berlanjut. Seiring waktu, terbentuklah sistem yang berpusat pada Pangeran Mahkota Yamabe (kemudian Kaisar Kanmu), yang meletakkan landasan bagi transisi politik dari akhir Zaman Nara menuju Zaman Heian.
| Tahun 710 | Ibu kota dipindahkan ke Heijo-kyo (Kaisar Genmei). |
| Tahun 711 | Chikusen Joi-rei (insentif untuk peredaran mata uang). |
| Tahun 718 | Penyusunan Kode Yoro (mulai berlaku tahun 757). |
| Tahun 722 | Dekrit Rencana Reklamasi Sejuta Hektar. |
| Tahun 723 | Hukum Tiga Generasi Satu Kehidupan (Sanze Isshin no Ho). |
| Tahun 729 | Insiden Pangeran Nagaya (dipimpin oleh empat putra Fujiwara). |
| Tahun 740 | Pemberontakan Fujiwara no Hirotsugu (Dazaifu). |
| Tahun 743 | Hukum Kepemilikan Pribadi Lahan Reklamasi Selamanya (Konden Einen Shizai Ho). |
| Tahun 757 | Pemberontakan Tachibana no Naramaro. |
| Tahun 757 | Pemberlakuan Kode Yoro. |
| Tahun 764 | Pemberontakan Emi no Oshikatsu (pemberontakan Fujiwara no Nakamaro). |
Situs Web Museum Istana Heijo (Kota Nara, Prefektur Nara)
https://www.nabunken.go.jp/heijo/museum/index.html
Shosoin (Kota Nara, Prefektur Nara)
http://shosoin.kunaicho.go.jp/
Kuil Toshodaiji (Kota Nara, Prefektur Nara)
https://toshodaiji.jp/
Todaiji, Kuil Pusat Sekte Kegon (Kota Nara, Prefektur Nara)
http://www.todaiji.or.jp/index.html
Kohfukuji, Kuil Pusat Sekte Hosso (Kota Nara, Prefektur Nara)
http://www.kohfukuji.com/
Kuil Nara Yakushiji (Kota Nara, Prefektur Nara)
http://www.nara-yakushiji.com/
Museum Kebudayaan Manyo Prefektur Nara (Desa Asuka, Distrik Takaichi, Prefektur Nara)
http://www.manyo.jp/
Meskipun kami berupaya memastikan keakuratan informasi di situs ini, kami tidak menjamin konten tersebut bebas dari kesalahan akibat perbedaan interpretasi sejarah atau variasi terjemahan. Selain itu, kami menggunakan Cookie untuk mengumpulkan data anonim guna keperluan distribusi iklan dan analisis akses. Untuk detail pengaturan ini dan cara menghubungi pengelola, silakan periksa [Halaman Detail] berikut.
Situs ini menggunakan layanan iklan pihak ketiga "Google AdSense". Penyedia iklan dapat menggunakan "Cookie" untuk menampilkan iklan yang sesuai dengan minat pengguna. Untuk informasi lebih lanjut mengenai cara menonaktifkan Cookie dan ketentuan lainnya, silakan kunjungi halaman "Iklan – Privasi & Persyaratan" dari Google.
